cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2019)" : 15 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM SEBAGAI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha; I Nyoman Suyatna; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.916 KB)

Abstract

Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan. Dapat kita jumpai di Kota Denpasar masih terjadi pelanggaran ketertiban umum khususnya tindakan mencoret pada fasilitas umum. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum berupa tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindakan mencoret fasilitas umum di Kota Denpasar masih belum efektif karena masih banyaknya kendala yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum. berdasarkan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum, hanya 1 faktor yang terpenuhi , sedangkan 4 faktor lainnya yakni faktor penegak hukum, faktor sarana atau peralatan, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kebudayaan masyarakat masih mengalami kendala.
Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin di Kabupaten Badung Rai Widiatmika; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.118 KB)

Abstract

Penelitian terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung, merupakan penelitian hukum empiris dengan melihat pengaturan dan realitasnya dilapnagan. Permasalahan minuman keras di Kabupaten Badung semakin marak dan memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari penjualan minuman alkohol arak api yang diperjualbelikan secara bebas dan pengawasan yang lemah serta pengkonsumsinya jdari kalangan diatas umur 15 tahun dikarenakan minuman keras ini dapat dibeli secara bebas pada pedagang di kabupaten Badung. Fokus penelitian berkaitan mengenai pengendalian pengawasan minuman alkohol ”arak api” di Kabupaten Badung Hasil penelitian menunjukan, pengendalian pengawasan terhadap minuman keras di kabupaten Badung masih sangat lemah dan melekat pada mekanisme perizinan. Jenis-jenis izin yang terkait dengan peredaran minuman keras “arak apai” tergantung dari kadar alcohol yang dikandung di dalam minuman keras tersebut. Kata kunci: Pengendalian,Pengawasan , “Arak Api”
PENGATURAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI PADANG GALAK DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Wayan Adi Saputra; I Gusti Mgurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.414 KB)

Abstract

Daya tarik Bali salah satu keindahan alam pantainya. Namun Penegakan Perda Kota Denpasar tentang RTRW mengenai penataan kawasan sempadan pantai Padang Galak masih ada yang melanggar aturan. Impelementaasi atas tentang pengaturan perlindungan kawasan pinggiran pantai padang galak di Denpasar merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini. Penulisan penelitian memakai jenis penelitian hukum empiris dimana dianalisis terlebih dahulu literatur dan peraturan terkait, kemudian dikaji dengan masalah di lapangan melalui wawancara atau penyebaran kiusioner. Jenis perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai Padang Galak mengikuti segala aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 83 ayat 3, Pasal 114, dan dan Pasal 116 Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011. Secara tersirat beberapa faktor mempengaruhi terjadinya pelanggaran pada kawasan sempadan pantai Padang Galak, ialah dari factor-faktor penegakan hukum sebagaimana teori yang diberikan oleh Soerjono Soekanto. Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Perlindungan Hukum, Sempadan Pantai Padang Galak.
MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL Jesi Andreanto; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.907 KB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengaturan cover lagu yang diuanggah ke media social dan mekanisme pembayaran royalty fee dari pihak pengcover lagu ke pencipta. Metode penelitian dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 tahun 2014, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta. Hasil study menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta berkaitan dengan cover lagu jika tidak mendapatkan izin dari pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengcover lagu, wajib mendapatkan izin dari pencipta karena pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Pencipta, Hak Royalty
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBERIAN UANG KEMBALI YANG TIDAK SESUAI DI ALFAMART I Nyoman Oka Wiranatha; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.997 KB)

Abstract

Minimarket sebagai salah satu usaha ritel modern yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dasar hukum utama dan terkini bagi usaha toko ritel modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang secara oprasionalnya berada dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Uang kembalian adalah hak konsumen ketika nominal mata uang yang dibayarkan lebih dari total belanjaan. Kecilnya nominal uang kembalian seringkali disepelekan oleh pihak minimarket sehingga merugikan konsumen, pihak minimarket sering kali tidak memberikan uang kembalian yang nominalnya kecil tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadinya kerugian akibat kurangnya uang kembalian yang diterima konsumen serta upaya penyelesaian hukum akibat kurangnya uang kembalian yang diberikan minimarket. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris, dengan melihat pada permasalahan yang ada kemudian dikaitan dengan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya uang kembalian di Alfamart, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf g. Adapun penyelesaian hukum yang diatur dalam UUPK adalah diluar pengadilan, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minimarket, Uang kembalian
CYBER TRAFFICKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL Esther Sabatini Assa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.034 KB)

Abstract

Perbudakan bukanlah sesuatu yang telah ditiadakan; terdapat begitu banyak pria, wanita, dan anak-anak yang terjebak dalam perbudakan modern yang dikenal sebagai ‘perdagangan manusia’. Dengan kemajuan teknologi yang ada, perdagangan manusia berkembang menjadi cyber trafficking yang kini menjadi fenomena umum di kalangan tertentu yang cukup tersembunyi dari masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan uman manusia, terutama generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta teknik studi dokumen. Dibutuhkan instrumen hukum internasional yang mengatur cyber trafficking secara khusus karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pengaturan yang ada tidak akan mampu menangani masalah ini kedepannya. Kata Kunci: Cyber Trafficking, Kejahatan Siber, Hukum Internasional
ANALISIS PEMBERHENTIAN KONTRAK KERJA KEMITRAAN PT. GO-JEK DENGAN DRIVER GO-JEK Ida Bagus Gede Ambara Artha; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.031 KB)

Abstract

Go-jek merupakan suatu perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan jasa. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang juga termasuk jenis perjanjian kemitraan jenis baru dengan sistem bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Didalam perjanjian Driver dengan PT. Go-Jek tidak terdapat unsur upah, maka dari itu Driver Go-Jek bukanlah pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT. Go-Jek dengan Driver, adanya hubungan kemitraan dimana keduabelah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Seorang Driver yang terkena suspend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding Driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada Driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa PT. Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdata. Kata Kunci : perjanjian mitra, kerjasama, pemberhentian.
TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN FACEBOOK DI INDONESIA Anak Agung Putu Ramadiffa Okaboy Narashima; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.701 KB)

Abstract

Di Indonesia, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, munculnya teknologi komputer yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya internet membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Dimana manusia sangat bergantung pada teknologi dan hal ini membuat teknologi menjadi dasar kebutuhan bagi setiap orang. Penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan jenis metode penulisan hukum normatif, yakni penelitian hukum yang memfokuskan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Facebook di Indonesia merasa belum menjadi Bentuk Usaha Tetap di Indonesia walaupun facebook tersebut telah memiliki kantor operasional di Indonesia. Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha maupun badan yang menjalankan perdagangan secara elektronik wajib tunduk kepada ketentuan perpajakan di Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia. Kata Kunci: Globalisasi, Pajak, Bentuk Usaha Tetap
POLA HUBUNGAN KONTRAK DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI Shafira Rahmania Anindita; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.111 KB)

Abstract

Terdapat lima pola hubungan hukum, yaitu: a. pola hubungan hukum “pinjam nama”, b. pola hubungan hukum “kepercayaan”, c. pola hubungan hukum “pemasukan modal”, d. pola hubungan hukum “pemberian pinjaman dana”, dan e. pola hubungan hukum “penanaman modal asing”. Berkaitan dengan keabsahan kelima pola hubungan hukum diatas, hanya pola hubungan hukum “penanaman modal asing” yang dapat dikatakan sah menurut hukum karena berdasarkan UU tentang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007, serta terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Karena pola hubungan hukum “penanaman modal asing” adalah sah menurut hukum maka dengan sendirinya pola ini yang dapat melindungi pihak penanam modal asing di Indonesia khususnya dalam pembangunan hotel di Bali. Kata kunci: Penyusunan Kontrak, Penanaman Modal, Orang Asing, Pembangunan Hotel.
TINDAKAN DENUKLIRISASI KOREA UTARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Tabitha Eunice Elisabeth Pelupessy; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.752 KB)

Abstract

Denuklirisasi adalah tindakan penghapusan penggunaan dan pengoperasian senjata nuklir oleh suatu atau beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antar negara. Senjata nuklir merupakan senjata yang memiliki tenaga dan reaksi nuklir yang sangat dahsyat dan dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata tersebut sudah berada di tangan beberapa negara dan pengoperasian senjata nuklir sudah mulai berkembang di beberapa negara lainnya. Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir. Negara ini pun sering mengancam negara yang dianggap musuh, Amerika Serikat, dengan senjata nuklirnya. Selama puluhan tahun negara-negara memiliki dan mengoperasi senjata nuklir, belum ada negara satu pun yang berhasil melakukan denuklirisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, konseptual, analitis, dan filsafat terkait. Berdasarkan penelitian, deklarasi Presiden Korea Utara mengenai rencananya untuk melakukan denuklirisasi tidak mencerminkan hukum kebiasaan internasional karena Korea Utara tidak pernah menunjukan itikad untuk mematuhi dan menjalani perdamaian dengan negara lain. Pada kesimpulannya, denuklirisasi secara umum belum dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Adanya aturan mengenai denuklirisasi dan status senjata nuklir sangat dibutuhkan. Kata Kunci: Denuklirisasi, Senjata Nuklir, Hukum Kebiasaan Internasional.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue